CIAMIS, Sakata.id:- Areal pesawahan Kecamatan Lakbok Kab. Ciamis Jawa Barat menjadi lumbung padi Ciamis. Namun, areal pesawan di daerah ini kerap terap terendam banjir berlangganan tiap tahunnya.
Ditengah semangat Prabowo dalam menguatkan swasembada pangan, areal rendaman banjir di Lakbok tahun ini justeru meluas.
Bupati Ciamis, Tim BBWS Citanduy, termasuk Komisi IV DPR RI yang diwakili Ir. H. Herry Dermawan turut tersita pada persoalan tersebut, yang menjadi salah satu tantangan meningkatkan swa sembada beras.
Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. Herry Dermawan melakukan langkah koordinatif ke Kantor BBWS Citanduy di Kota Banjar, Rabu (11/6/2025).
Langkah itu selain membahas penanganan daerah rendaman di Lakbok, juga koordinasi secara menyeluruh perencanaan pembangunan irigasi, yang menjadi kewenangan BBWS.
BBWS Citanduy memiliki startegi untuk mengatasi daerah-daerah genangan yang mengganggu petani di lumbung padi Tatar Galuh tersebut.
Kepala BBWS Citanduy, Elroy Koyari mengatkan, untuk masalah di Lakbok sudah memperbaiki sistem perairannya, termasuk perbaikan pintu-pintu.
“Kita berharap nanti ada tambahan dana untuk saluran pembuang. Supaya sawah yang tergenang bisa kita keluarkan airnya,” kata Elroy.
Menurut Roy, permasalahan utama di Lakbok karena daerahnya rendah, sehingga banyak genangan. “Mudah-mudahan ini bisa teratasi, kita sudah perhitungkan, semuanya, tinggal menunggu dananya,” kata dia.
Lakbok Lahan Tani Potensial
Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. Herry Dermawan mengatakan, daerah Lakbok memang menjadi lumbung padi Ciamis, salah satu pertanian padi andalan.
“Lakbok lahan potensialnya kurang lebih 5000 hektar. Kalau banjir, itu ya tergenang. Masalah di sana komplek mulai dari pintu air sampai ke pembuangan, tapi saya percaya sama teknologi BBWS. Memang membutuhkan biaya cukup besar, ini akan kami bantu dorong di Jakarta,” kata Herry, seusai kunjungan koordinasi di Sekretariat BBWS Citanduy.
Selain persoalan Lakbok, Herry juga telah berbincang mengenai perencanaaan perairan dan sarana pertanian secara menyeluruh.
“Karena kan usulan titik irigasi nya ada di Kementan mitra komisi kami, dan pelaksanaan anya ada di Kementrian PU, di bawahnya PU itu BBWS, ” kata Herrry.**